Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi

Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi untuk Teori dan Praktek Penyuluhan Pertanian Yang Lebih Efektif

Oleh: Syahyuti (Peneliti Madya pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor dan kandidat doktor sosiologi pada Universitas Indonesiam, Depok). Disampaikan pada Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesia, di Universitas Padjajaran tanggal 25-26 Januari 2012

Sebagian besar kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia selalu mengandalkan wadah organisasi formal petani, terutama kelompok tani dan Gapoktan.  Semua petani diharapkan berada dalam organisasi, untuk mengefisienkan komunikasi. Namun, keberhasilannya sangat terbatas. Penyebab utamanya adalah karena pemerintah (melalui Penyuluh Pertanian), LSM dan Perguruan Tinggi sering keliru dalam memahami konsep, teori dan praktek tentang lembaga (institution) dan organisasi (organization). Mereka beranggapan organisasi formal adalah satu-satunya pendekatan, dan bahwa dengan menggunakan organisasi dianggap telah menyentuh aspek-aspek lembaga dan kelembagaan. Sesuai dengan pendekatan paham kelembagaan baru, organisasi formal adalah sebuah opsi belaka, karena ada banyak cara untuk memberdayakan petani melalui aspek lembaga.

Kata kunci: lembaga, organisasi, paham kelembagaan baru, penyuluhan, petani.

PENDAHULUAN

Lembaga (institution) dan organisasi (organization) bukan objek yang tergolong mainstream utama dalam khasanah ilmu sosiologi. Namun, “lembaga”, “kelembagaan”, dan “organisasi” merupakan kosa kata yang sangat akrab sehari-hari yang digunakan dalam berbagai ruang rapat, seminar, ruang pelatihan dan kampus, serta dalam berbagai literatur dan produk-produk legislatif. Sayangnya, pemaknaan terhadap objek ini banyak yang kabur, keliru, dan tumpang tindih; sehingga sangat membingungkan.

Mulai dari penyuluhan era Bimas tahun 1960-an sampai “era pemberdayaan” saat ini, mengorganisasikan petani secara formal merupakan pendekatan utama pemerintah untuk pemberdayaan petani. Hampir pada semua program, petani disyaratkan untuk berkelompok oleh Penyuluh Pertanian. Kelompok menjadi alat untuk mendistribusikan bantuan (material atau uang tunai), dan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi baik antar peserta maupun dengan pelaksana program (Badan SDM Deptan, 2007; Balitbangtan, 2006). Untuk mewujudkan ini, telah dihabiskan anggaran dan dukungan tenaga lapang yang cukup besar.

Permasalahannya, kelompok-kelompok tersebut tidak berkembang sesuai harapan. Kapasitas keorganisasian mereka lemah, sehingga tidak mampu mendukung pencapaian tujuan program (Bourgeois et al., 2003), bahkan menjadi kendala dalam pelaksanaan program (PSEKP, 2006). Banyak studi membuktikan bahwa tidak mudah membangun organisasi petani (Hellin et al., 2007: 5; Grootaert, 2001), karena petani cenderung merasa lebih baik tidak berorgansiasi (Stockbridge et al., 2003)^.

Ada banyak pendapat apa penyebab kegagalan ini, misalnya karena kurang dihargainya inisiatif lokal (Taylor dan  Mckenzie, 1992), pendekatan yang seragam (blue print approach) (Uphof, 1986), kurang mengedepankan partisipasi dan dialog (Amien, 2005), lemahnya kemampuan aparat pemerintah (Bourgeois et al., 2003), dan karena menggunakan paradigma yang kurang tepat (Chambers, 1987; Nordholt (1987). 

Ironisnya, meskipun terbukti gagal, sampai sekarang berbagai kebijakan masih tetap menjadikan organisasi formal sebagai keharusan. Lihat misalnya Peraturan Menteri Pertanian No: 273/kpts/ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, serta Keputusan Menko Kesra No: 25/Kep/Menko/Kesra/vii/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. Selain pemerintah, pihak LSM bahkan perguruan tinggi, juga mendukung keyakinan ini. Untuk menjelaskan fenomena ini, baik pada level teori maupun praktek, digunakan pendekatan konsep dan teori kelembagaan, dengan konsep pokok ”lembaga” (institutions) dan ”organisasi” (organization).   

Kekacauan Konsep dan Teori Lembaga dan Organisasi

Pada awalnya studi terhadap lembaga terpisah dari studi terhadap organisasi, namun kemudian menyatu dalam bentuk kajian kelembagaan baru (new institutionalism). Dalam paper ini, kata “lembaga” merupakan terjemahan langsung dari “institution”, dan kata “organsiasi” sebagai terjemahan “organization”; sementara “kelembagaan” sebagai terjemahan “institutional” dan keorganisasian untuk “organizational”. Meskipun terminologi ini tampak begitu sederhana^[1], namun sesungguhnya selama ini penerjemahan kedua kata ini dari bahan bacaan berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia telah dibuat membingungkan oleh banyak penulis.

Ketidakkonsistenan konsep di level akademisi

Penggunaan istilah ”institution” pada literatur berbahasa Inggris, ataupun istilah ”lembaga” dan ”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia cenderung tidak konsisten dan tidak memperoleh pengertian yang sama antar ahli, demikian pula dengan konsep ”organization” ^[2]. Kekeliruan yang paling sering adalah menerjemahkan ”institution” menjadi ”kelembagaan”, sedangkan ”lembaga” dimaknai persis sebagai ”organisasi”.

Penyebabnya adalah karena banyak pihak yang menulis tentang objek ini namun tidak mengembangkan konsep dan teorinya. Ketidaksepakatan ini dinyatakan oleh Uphhof (1986: 8) bahwa: “What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist….. The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguityand confusion”. Richard Scott yang telah merangkum seluruh perkembangan teori kelembagaan juga menemukan hal serupa. Scott (2008: vii) menyatakan bahwa: “The existing literature is a jungle of conflicting conceptions, divergent underlying assumptions, and discordant voices”. Ia menemukan penggunaan asumsi yang berbeda dan penuh pertentangan satu sama lain. Sementara, Soemardjan dan Soemardi juga mengakuinya. “Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘social institution’……. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ….. ada pula yang ‘bangunan sosial’” (Soemardjan dan Soemardi, 1964; 61). ”The words ‘institution’ and ‘organization’ are usually used interchangeably or inclusively and often lead to misunderstandings and misguided interventions” (Lobo, 2008).

Penggunaan istilah ”institution” dan ”organization” dalam literatur berbahasa Inggris sering kali juga tidak konsisten (lihat Horton dan Hunt, 1984). Sebagian mendefiniskan social institution yang mencakup aspek organisasi, sebaliknya ada yang memasukkan aspek-aspek lembaga dibawah topik social organization. Para ahli menggunakan entry istilah yang berbeda, namun membicarakan hal yang sama ^[3].

Dalam hal konsep, terutama pada literatur-literatur di Indonesia, setidaknya ada empat bentuk cara pembedaan antara lembaga dan organisasi. Literatur berbahasa Indonesia biasanya menggunakan kata “kelembagaan”, karena mereka menggunakan “lembaga” sebagai sebutan lain untuk “organisasi”. Pembedaan tersebut adalah: (1)  tradisional dan modern^[4], (2) asal pembentukannya dari bawah dan atas (Tjondronegoro, 1999: 22), (3) berbeda level namun dalam satu kontinuum (Uphoff, 1986: 8; Huntington, 1965: 378), dan (4) pembedaan dimana organisasi merupakan elemen dari lembaga^[5].

Pada kalangan ahli di dunia internasional sekalipun, yang dapat dilacak dari literatur-literatur berbahasa Inggris, sebagaimana ahli ekonomi kelembagaan (Douglass C. North^[6] dan Lionel Robbins ^[7]) dan pendekatan kelembagaan baru (new institutionalism) (Scott, 1995;  2008); kedua objek ini pada awalnya berbaur lalu kemudian menjadi terpisah ^[8]. Ini karena penulis bersangkutan hanya mengenal satu kata saja dalam menerangkan fenomena sosial: institution saja, atau organization saja^[9]. Sebagian penulis tidak sadar atau kurang perduli dengan penggunaan istilah ini.

Studi terhadap lembaga dan analisis bagaimana lembaga mempengaruhi individu dalam masyarakat dimulai kalangan sosiologi abad ke-19 dan 20 misalnya Max Weber pada studi birokrasi dan bagaimana birokrasi mempengaruhi cara berprilaku masyarakat (Weber, 1914). Perhatian terhadap lembaga cukup konstan dari masa ke masa meskipun menggunakan berbeda istilah (Scott, 2008: 8).  Melalui pendekatan teori perilaku (behavioural theory) dan teori pilihan rasional (rational choice theory), studi kelembagaan menjadi  lebih mikro dan individual.

Dalam dekade sosiologi klasik, Spencer misalnya melihat masyarakat sebagai sebuah sistem organis yang terbentuk oleh proses waktu. Sementara bagi Sumner, lembaga berisi konsep (ide, notion, doktrin, interest) dan sebuah struktur (Sumner dalam Soemardjan dan Soemardi, 1964: 67), sementara Cooley melihat pada kesalinghubungan antara individu dengan lembaga dalam konteks self dan structure. Perilaku individu terbentuk atau terpengaruh oleh lembaga tempat dimana ia hidup (Scott, 2008: 10). Dalam kurun ini pula, Durkheim  menjelaskan masyarakat dengan memberi perhatian terhadap lembaga yang menghasilkan keteraturan kolektif yang didasarkan pada tindakan-tindakan rasional (Durkheim, 1965). Bagi Durkheim, lembaga sosial adalah sistem simbol yang berisi pengetahuan, kepercayaan dan otoritas moral (Dalam Scott, 2008: 12).

Norma sebagai pembentuk perilaku banyak menjadi perhatian kalangan sosiologi klasik, misalnya Weber dan Parsons. Menurut Parsons lembaga adalah ”sistem norma yang mengatur relasi antar ndividu, yakni bagaimana relasi individu semestinya” (Scott, 2008: 14-15). Nilai dan norma juga merupakan aspek yang dikaji oleh Durkheim (dalam Suicide, tahun 1968). “ …. Social integration and individual regulation through consensus about morals and values”. Demikian pula  dengan Soekanto (1999: 218) yang menyebut bahwa lembaga adalah sebagai jelmaan dari kesatuan norma-norma yang dijalankan atau diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Dalam konteks ini pula Sumner atau Cooley memaknai lembaga sebagai “established norm” (Soemardjan dan Soemardi, 1964: 75). Sementara Uphoff (1992) mendefinisikan   lembaga sebagai “a complex of norms and behaviours that persist overtime by serving some socially valued purpose”.

Pada perkembangan yang lebih baru, beberapa sosiolog memberikan perhatian pada pengetahuan sebagai faktor pembentuk perilaku individu  di tengah masyarakat. Bourdieu misalnya, melalui perjuangan simbolik, mendeskripsikan bagaimana kekuatan beberapa kelompok menekankan kerangka  pengetahuan dan konsepnya tentang realitas sosial terhadap  pihak lain (Ritzer, 1996; Perdue, 1986). Demikian pula dengan Berger dan Luckmann (1976), yang fokus pada penciptaan realitas sosial yang memandang bahwa lembaga adalah pola perilaku (pattern of conduct) untuk mencapai kebutuhan (end).

Sementara, studi tentang organisasi diawali dengan studi tentang birokrasi oleh Weber (Colignon, 2009), lalu Robert Merton yang dengan kerangka kerja Weber membangun teori lebih rendah (middle range theory), dan dilanjutkan Selznick dengan menggunakan teori struktural fungsional dan membangun pendekatan kelembagaan lama (old institutional). Selznick menekankan pentingnya kontrol norma (normative controls) yang secara bersamaan kemudian menginternalisasi (internalized) aktor dan menekannya dalam situasi sosial (social situations). Pendekatan kelembagaan baru terhadap organisasi dimulai dari  usaha Meyer and Rowan (tahun 1977) yang membangun dari pendekatan kelembagaan Selznick. Mereka mempelajari “ ……how organizational decision making is shaped, mediated, and channeled by normative institutional arrangements (DiMaggio, 1991).

Saat ini, disadari bahwa kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh norma dan harapan (expectations), juga oleh teknologi dan pasar (Colignon, 2009). Berkembang pula pendekatan jaringan organisasi (organizational networks) yang digabungkan dengan persoalan “fields” serta relasi dengan negara (state-organization relations) (Casey, 2002: 4-5). Masyarakat modern dicirikan oleh kehidupan berorganisasi ^[10].

Interaksi antara Teori Kelembagaan (Institutional Theory) dan Organisasi melahirkan Teori Kelembagaan Baru (New Institutionalisme Theory). Menurut Scott (2008: vii) studi lembaga dan organisasi mulai berinteraksi semenjak era 1970-an,  yaitu dengan tumbuhnya perhatian pada pentingnya bentuk-bentuk keorganisasian (organizational forms) dan lapangan organisasi (organization fields). Beberapa penyumbang penting dalam pertalian ini, yaitu Weber dengan teori birokrasi, Parsons dengan kelembagaan kultural (cultural institutional) terhadap organisasi, Herbert Simmon yang berkerjasama dengan James G. March yang mempelajari sifat atau ciri rasionalitas pada organisasi, Selznick yang mempelajari teori kelembagaan terhadap organisasi (Scott, 2008: 20-23),  serta Victor Nee dalam konteks analisa kelembagaan (institutional analysis) yang mempelajari hubungan antara proses formal dan informal pada lingkungan kelembagaan (institutional settings) ^[11].

Pertautan ini menurut Nee dan Ingram (1998) berasal dari teori pilihan rasional dengan teori kelekatan (embeddedness theory). Riset-riset dalam konteks kelembagaan baru berkaitan dengan pengaruh lembaga terhadap perilaku manusia melalui aturan-aturan (rules), norma (norms), dan kultural-kognitif (cultural-cognitive) yang dibangun dan dipersepsikan oleh aktor. Sumbangan utama dari kelembagaan baru adalah penambahan pengaruh dari pengetahuan (cognitive), dimana individu bertindak karena persepsinya terhadap dunia sosial.

Pendekatan mikro terhadap teori kelembagaan (microfoundations of Institutional Theory) relatif sejalan dengan ini. Dalam pandangan mikro ini, dipelajari bagaimana individu memposisikan dirinya dalam relasi sosial dan memahami konteks yang melingkupinya, serta bagaimana orang-orang dalam organisasi menjaga dan mentrasformasikan kekuatan-kekuatan kelembagaan dalam praktek hidup sehari-hari (Powell dan Colyvas, 2008). Melalui kacamata mikro ini akan dapat menjelaskan kondisi makro. Sumbangan lain diberikan Battilana (2006), dimana studinya dengan menggunakan analisis pada level individual (dengan kerangka Bourdieu), sesuatu yang selama ini diabaikan kalangan kelembagaan baru; mendapatkan bahwa posisi sosial individu merupakan satu variabel kunci dalam memahami bagaimana mereka dapat menjadi seorang institutional entrepreneurs dalam satu tekanan kelembagaan.

Powell dan DiMaggio (1991) memperkenalkan konsep “new institutionalism” dengan menolak model aktor rasional dari ekonomi klasik. Menurut Scott (2008: 36), teori kelembagaan baru adalah tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari sosiologi organisasi ^[12]. Akar teoritisnya berasal dari teori kognitif, teori kultural, serta fenomenologi dan etnometodologi. Ada 3 elemen yang disebut dengan pilar (pillar) yang membangun lembaga yakni aspek regulatif, normatif, dan aspek kultural-cognitif ^[13].

Ketidakkonsistenan Istilah dalam Produk Legislasi Pemerintah

Secara umum, dalam berbagai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, istilah yang dipakai adalah “kelembagaan” dan “organisasi”. Kadang-kadang juga digunakan istilah “lembaga” sebagai kata lain untuk organisasi.

Dalam dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan  (RPPK) tahun 2005, dibedakan antara ”kebijakan pengembangan kelembagaan” dengan ”kebijakan pengembangan organisasi ekonomi petani”. Masing-masing pada sub bab berbeda. Dalam dokumen ini, ”kelembagaan” dan ”organisasi” adalah hal berbeda, dimana kelembagaan  adalah sesuatu yang berada di ”atas petani”, sedangkan organisasi  berada di level petani. Sesuai dengan rekonseptualisasi yang saya susun di buku ini, maka kedua hal ini merupakan “organisasi”.

Dalam Sub Bab Kebijakan Pengembangan Kelembagaan, objek yang diatur adalah lembaga keuangan perdesaan, sistem perbankan di daerah, lembaga keuangan lokal, dan lembaga pengawas mutu produk-produk. Kata “lembaga” disini jelas adalah organisasi menurut konsep sosiologi. Sementara, pada bagian Kebijakan Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani, mencakup kelembagaan ketahanan pangan di perdesaan, dan  kelembagaan ekonomi petani di perdesaan. Kata “kelembagaan” di kalimat terakhir ini bermakna sebagai kesalinghubungan berbagai organisasi dalam menjalankan satu urusan, misalnya bagaimana relasi antara Pemerintah Daerah dengan kelompok tani dalam mencapai ketahanan pangan.              

Contoh kedua adalah Permentan No. 273 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Dalam bagian batasan tidak dicakup apa itu “lembaga, kelembagaan, dan organisasi”; meskipun sebenarnya ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam dokumen ini. Pada bagian Pengembangan Kelompok Tani tertulis: “Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya”. Lalu, “Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik non formal maupun formal serta terlaksananya berbagai forum kegiatan”, dan “Menginventarisasi kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kabupaten /kota”. Dalam kalimat-kalimat ini digunakan istilah “kelembagaan tani”, yang maksudnya adalah organisasi-organisasi milik petani.

Sementara, pada kalimat ”Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait”, kata “lembaga” disini bermakna sebagai organisasi milik pemerintah. Dalam ilmu sosiologi, ini tergolong organisasi.

Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyaraat (PNPM) Mandiri tahun 2008, bagian tujuan point b tertulis “Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel”. Lalu, pada kalimat “PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada”. Kata “kelembagaan masyarakat” disini bisa dimaknai sebagai organisasi. Namun pada kalimat  “Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main”, maknanya sudah mencakup aspek-aspek lembaga.

Pada bagian lain tertulis: “Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang ada”. Dari kalimat ini, kata “harmonisasi kelembagaan” lebih tepat disebuti sebagai  manajemen kegiatan, sedangkan “kelembagaan yang telah ada” adalah organisasi.

Sementara pada kalimat “Konsolidasi organisasi pelaksana program sektor yang bersifat adhoc dan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di desa/ kelurahan” dan ”Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, ...”; istilah Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) yang dimaksud disini hanya sebutan (= nama organik) untuk sebuah organisasi kecil beranggotakan biasanya 5 orang. Mereka mengajukan dana pinjaman ke pengelola PNPM yang disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dimana mereka menjalankan kegiatan ekonomi misalnya 5 orang ibu-ibu yang semuanya menjalankan usaha jahit menjahit.

Contoh terakhir, adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada Pasal 1 point 17 tertulis ”Kelembagaan petani, pekebun, peternak nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama”. Kata “kelembagaan” dan “lembaga” disini mestinya diganti dengan organisasi. Demikian pula pada point  25: ”Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan”; juga Pasal 8 “Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: kelembagaan penyuluhan pemerintah; kelembagaan penyuluhan swasta; dan kelembagaan penyuluhan swadaya”; dan Pasal 9 “Badan penyuluhan pada tingkat pusat mempunyai tugas ....”..Dalam UU ini tidak ditemukan penggunaan kata “organisasi” sama sekali.

Kesan kuat yang tampak dari berbagai dokumen ini adalah: Pertama, tidak ada kesamaan konsep antar produk legislasi dan pedoman kegiatan, sehingga membingungkan petugas lapang termasuk penyuluh. Kedua, bahwa mengorganisasikan petani dalam organisasi formal merupakan sebuah upaya lembaga dan kelembagaan. Ketiga, pembentukan organisasi formal dan bekerja hanya dengan organisasi formal, merupakan pendekatan yang ideal. Tanpa sadar pendekatan ini telah meminggirkan petani-petani yang tidak berorganisasi. Petani ini tidak akan pernah memperoleh bantuan dan dukungan apapun dari pemerintah. Penyuluh Pertanian pun kurang memperdulikannya. 

Rekonseptualisasi “lembaga dan organisasi” yang lebih operasional sesuai dengan Pendekatan Kelembagaan Baru

Menghadapi berbagai kekeliruan dan ketidaksepakatan ini, saya mengusulkan perumusan rekonseptualisasi sebagaimana matrik berikut.

Rekonseptulasisasi “lembaga” dan “organisasi”

Terminologi dalam literatur berbahasa Inggris	Sering diterjemahkan menjadi	Terminologi semestinya	Batasan dan materi di dalamnya
1. institution	Kelembagaan, institusi	Lembaga	Berisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan, dll.  Menjadi pedoman dalam berperilaku aktor (individu dan organisasi)
2. institutional	Kelembagaan, institusi	Kelembagaan	Hal-hal berkenaan dengan lembaga.
3. organization	Organisasi, lembaga	Organisasi	Adalah social group, aktor sosial, yg sengaja dibentuk, punya anggota, untuk mencapai tujuan tertentu, dimana aturan dinyatakan tegas. Misal: koperasi, kelompok tani, kantor pemerintah.
4. organizational	Keorganisasian, kelembagaan	Keorganisasian	Hal-hal berkenaan dengan organisasi. Misal: kepemimpinan, keanggotaan, manajemen,  keuangan organisasi, kapasitas organisasi, relasi dgn organisasi lain.

   Sesuai dengan pendekatan Teori Kelembagaan Baru, organisasi petani dalam bentuk formal semata-mata hanyalah pilihan. Ia hanyalah aktor sebagaimana aktor individu. Untuk berjalannya pembangunan  pertanian, atau aktivitas agribisnis khususnya, yang dibutuhkan adalah pengorganisasian petani (dalam makna luas) yang efektif. Indikasinya adalah berjalannya agribisnis yang dikelola petani secara efektif dan efisien. Setiap transaksi dapat dijalankan dengan biaya murah, dan tersedia jaringan antar pelaku dengan bentuk terpola sehingga dapat menjadi wadah yang dapat diakses petani dengan mudah.

Pengorganisasian petani pada hakekatnya merupakan upaya untuk menjalankan tindakan kolektif, dengan keyakinan bahwa tindakan kolekif lebih murah dan efektif. Untuk mewujudkan  tindakan kolektif dibutuhkan daya kohesi, relasi sosial yang stabil, adanya hierarki, dan saling percaya dalam relasi yang saling tergantung (Beard dan Dasgupta, 2006). Menurut King (2008), agar tindakan kolektif berjalan, maka harus dapat ditemukan cara untuk memotivasi individu agar mau melibatkan diri. Untuk ini dibutuhkan struktur yang memobilisasi agar tindakan kolektif berjalan.

Organisasi hanya salah satu wadah dalam menjalankan tindakan kolektif. Tanpa organisasi sekalipun, tindakan kolektif masih dapat dijalankan (Davis et al., 2009). Tindakan kolektif yang selama ini gagal dijalankan dalam organisasi-organisasi formal petani di Indonesia, tampaknya disebabkan karena petani-petani telah memiliki berbagai relasi sebagai sandaran untuk menjalankan berbagai tindakan kolektif, dimana relasi-relasi tersebut berada di luar organisasi-organisasi formal. Mereka enggan berorgansiasi karena kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan yang mereka peroleh (Hellin et al. 2007). Perilaku demikian didasari oleh seperangkat rasionalitas tersendiri.

Lembaga, yang terdiri atas aspek normatif, regulatif, dan kultural-kognitif (Scott, 2008), telah cukup bagi petani untuk bertindak dan menjalin relasi. Lembaga memberi pedoman, serta sekaligus mendorong (enhanced) dan membatasi (constrain) bagi petani. Ini yang dilakukan sebagian besar petani selama ini. Mereka mengandalkan lembaga untuk menjalin relasi dengan pemilik lahan, dengan pedagang sarana produksi, dalam mencari tenaga kerja buruh tani, dan seterusnya. Bahkan untuk petani yang sudah masuk dalam kelompok tani sekalipun, mereka masih mengandalkan relasi di luar kelompok tani dalam menjalankan agribisnisnya.

Selain dalam organisasi (formal), tindakan kolektif juga berjalan dalam  jaringan. Menurut teori jaringan, relasi para aktor bersifat saling tergantung satu sama lain, sehingga seseorang tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh orang lain. Mekanisme kesalingtergantungan ini berjalan melalui pertukaran sumber daya antar aktor. Kemudian, interaksi dan mekanisme pertukaran sumberdaya-sumberdaya dalam jaringan itu akan terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dalam kehidupan keseharian. Keberulangan dan kontinuitas proses-proses itu kemudian secara bertahap akan memunculkan suatu aturan yang mengatur perilaku mereka dalam jaringan.

Dengan demikian, pengembangan keorganisasian petani setidaknya perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu: (1) pemerintah dan pelaku pemberdayaan lain mesti mempertimbangkan bahwa organisasi formal bagi petani hanyalah sebuah opsi, bukan keharusan yang mutlak; (2) organisasi hanyalah alat, bukan tujuan; (3) petani sepantasnya dihargai sebagai individu yang rasional; (4) bentuk organisasi yang ditawarkan ke petani sebaiknya adalah yang mampu memperkuat relasi vertikal petani dengan pelaku lain, jangan hanya terbatas pada relasi horizontal belaka (misalnya dalam kelompok tani).

Kesimpulan dan Implikasi

  

Pemberdayaan petani dengan pendekatan pengorganisasian secara formal merupakan hal yang umum tidak hanya di Indonesia, namun kurang berhasil. Negara menginginkan petani diorganisasikan secara formal, sementara pasar cenderung menekan petani (secara individu dan kelompok) untuk berperilaku efisien dan menguntungkan. Sesuai dengan tekanan kultur pasar, petani tidak harus berperilaku secara kolektif dalam kelompok-kelompok formal.

Sesuai dengan pendekatan paham kelembagaan baru (New Instituionalism) perilaku petani dipersepsikan sebagai sebuah tindakan yang sadar dan rasional sesuai dengan konteks sosial politik yang mereka miliki dan berbagai kekuatan yang melingkupi mereka. Dengan dasar ini, maka pemberdayaan petani dimasa mendatang tidak mesti melalui organisasi formal. Ada banyak upaya yang dapat dijalankan dalam konteks pengembangan lembaga petani, baik dari sisi normatif, regulatif, maupun kultural-kognitifnya. Misalnya adalah dengan mengandalkan basis nilai-nilai kerjasama dalam komunitas serta menggunakan relasi-relasi primordial untuk mendapatkan buruh tani yang bisa dipercaya. Dengan pelayanan dan distribusi sarana produksi yang baik, petani bisa memperoleh benih dan pupuk misalnya tanpa harus masuk koperasi.

Daftar Pustaka

Amien, Mappadjantji. 2005.  Kemandirian Lokal. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Badan Litbang Pertanian. 2006. Buku Panduan Umum Primatani. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.

Badan Litbang Pertanian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 – 2025. Badan Litbang Pertanian, Deptan. Jakarta

Badan SDM Deptan. 2007. Program P4K. Pusbangluh, Deptan. Jakarta.

Badan SDM Pertanian. 2006. Rencana Kerja Badan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2006. Rangkuman Hasil Rapim Badan SDM Pertanian Februari 2006.  Badan SDM Pertanian, Deptan. Jakarta.

Beard, Victoria A. and Aniruddha Dasgupta. 2006. Collective Action and Community-driven Development in Rural and Urban Indonesia. Urban Studies, Vol. 43, No. 9, 1451–1468, August 2006. Sage Publication and Urban Studies Journal Limited. http://usj.sagepub.com

Berger, Peter and Thomas Luckman. 1979. The Sosial Construction of Reality: A Treative in The Sociology of Knowledge. Penguin Book, New York.

Bourgeois, Robin; Franck Jesus; Marc Roesch; Nena Soeprapto; Andi Renggana; and Anne Gouyon. 2003. Indonesia: Empowering Rural Producers Organization.

Casey, Catherine. 2002. Critical Analysis of Organizations: Theory, Practice, Revitalization. SAGE Publications: London, Thousand Oaks, New Delhi. First edition.

Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES.

Colignon, Richard A. 2009. St. Louis University, St. Louis, Missouri. "The Sociology of Organization." 21st Century Sociology. 2006. SAGE Publications. 8 Sep. 2009. http://sage-ereference.com

Davis, Peter; Rafiqul Haque;  Dilara Hasin; and Md. Abdul Aziz. 2009. Everyday Forms of Collective Action in Bangladesh: Learning from Fifteen Cases. CAPRi Working Paper No. 94. International Food Policy Research Institute: Washington, DC. http://dx.doi.org.

Douglass C. North.  “Prize Lecture: Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. http://nobelprize.org. 27 April 2005.

Durkheim, Emile.  1965. The Elementary Forms of The Religious Life. The Free Press, New York.

Durkheim, Emile. 1968. Suicide: A Study in Sociology. The Free Press, New York dan Coliier-MacMillan, Canada.

Grootaert, Christiaan. 2001. Does Social Capital Help the Poor?:  A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia. The World Bank: Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network. Local Level Institutions Working Paper No. 10, June 2001.

Hellin, Jon; Mark Lundy;  and Madelon Meijer. 2007. Farmer Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America. Capri Working Paper No. 67 • October 2007. Research Workshop on Collective Action and Market Access for Smallholders. October 2-5, 2006 - Cali, Colombia. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington.

King, Brayden. 2008. A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence. Sage Publication and International Association for Business and Society. http://bas.sagepub.com

McKone, CE. 1990. FAO People's Participation Programme - the First 10 Years: Lessons Learnt and Future Directions. Human Resources  Institutions and Agrarian Reform Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1990.

Nee, Victor dan Paul Ingram. 1998. Embeddednes and Beyond: Institutions, Exchange, and Social Structure. Dalam: Brinton, Mary C. dan Victor Nee. The New Institutionalism in Sociology. Russel Sage Foundation, NewYork. 

Nee, Victor. 2005. The New Institutionalism in Economics and Sociology.  Dalam: The Handbook of Economic Sociology. 2nd ed. Niel J. Smelser dan Richard Swedberg (eds.) Princeton University Press.

North, Douglass C. 2005. Institutional Economics. http://nobelprize.org. 27 April 2005.

Nordholt , Nico Schulte. 1987. Ojo Dumen: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan. Pustakan Sinar Harapan. Jakarta.

Perdue, William D. 1986. Sosiological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology. Mayfield Publishing Company. Palo Alto, California.

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). 2006. Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian. Laporan Penelitian. Biro Perencanaan Deptan dan PSEKP, Jakarta.

Ritzer, George. 1996. Sociological Theory. Mc-Graw Hill Publication International. Edisi keempat.

Robin, Lionel. 2005. Institutional Economics. http://www.msu.edu. 25 Oktober 2005.

Scott, Richard W. 2008. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication. Third Edition. 266 hal.

Scott, Richard W. 1995. Institutions and OrganizationsFoundations for Organizational Science: Foundations for Organizational Science. A Sage Publications Series. Sage Publications, Inc.

Soemardjan, Selo dan S. Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan). Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 61.

Soekanto, Soejono. 1999. Sosiologi: Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Cet ke 28. 

Sunito, Satyawan dan  Saharuddin. 2001. Farmer Organizations in Upland Natural Resource Management in Indonesia. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 29. This report is part of the ASB Project in Indonesia. The Asian Development Bank, under RETA 5711, financially supported this specific work.

Taylor, D.R.F. dan McKenzie. 1992. Development From Withins. London Routledge. Chapter 1 dan 10.

Tjondronegoro, SMP. 1999. Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam buku “Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan”. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Tjondronegoro, Sediono M.P. 1990. Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa (pp 3-14). Majalah Prisma No. 2 tahun 1990.

Uphoff, Norman. 1992. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31. IIED, London.

Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press, Cornell University, USA.

Weber, Max. 1914. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California Press: Berkeley, Los Angeles, London.

*****

---

^[1] Satu buku yang belakangan ini sangat populer di Indonesia, yaitu buku “Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Aplikasi” yang ditulis oleh A. E. Yustika, menerjemahkan institution dan institutional menjadi “kelembagaan” saja.

[2] Penggunaan istilah ”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia tidak selalu merupakan terjemahan langsung atau dapat disamakan dengan konsep ”institution” dalam literatur berbahasa Inggris. Contohnya, ”kelembagaan”  sering digunakan untuk menyebut organisasi petani pengguna air di Bali yaitu”subak”, padahal dalam literatur berbahasa Inggris subak biasanya disebut sebagai ”nonformal organization”.

[3] Soekanto (1999) dan Hebding dan Glick (1994: 301-2) misalnya hanya mengenal istilah institusi yang disebutnya dengan lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial dan tidak mengenal sub bab organisasi sosial secara khusus. Untuk organisasi dengan pembahasan tentang grup, kelompok, dll. Sedangkan Ralph et. al (1977:. 423-4) mengenal istilah social organization dan tak menjadikan institusi atau istilah yang sinonim dengannya sebagai bab atau sub bab. Ini tidak cukup untuk menyimpulkan, bahwa insitusi dikenal di sosiologi sedangkan organisasi dikenal di antroplogi, namun hanya menunjukkan bahwa tiap penulis menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut objek yang sama.

[4] “Some institutional manifestations are indigenous or diffuse and thus are difficult to adress in terms of technical or financial assistance, so we are focusing on organizational structure or channels which have been, or could be, more readily institutionalized” (Uphhof, 1986. Hal. 8). Juga Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. Sociology. Sixth Edition. McGraww-Hill Book Company;  Sidney, Tokyo, dan lain-lain. Hal. 211.

[5] Dari kacamata ekonomi, Binswanger dan Ruttan mengemukakan pandangan, bahwa: “An institution is usually defined as the set of behavioral rules that govern a particular pattern of section and relationship. An organization is generally seen as a decision making unit – a family, a firm, a bureau – that exercise control of resources….. the concept of institution will include that of organization” (Binswanger, Hans P.  dan VW. Ruttan.  1978. Induced Innovation: Technology, Institutions and Development. The Johns Hopkins  University Press, Baltimore and London. Hal. 329).

[6] Douglass C. North.  “Prize Lecture: Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. (http://nobelprize.org/economics/laureates/1993/north-lecture.html., 27 April 2005.

[7] Lionel Robin. “Understanding Institutions: Institutional Persistence and Institutional Change”. hhttp://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/ events/2004/20031222t0946z001.htm., 27 April 2005.

[8] Perubahan ini misalnya dapat ditelusuri pada Mitchell, G. Duncan (ed). 1968. hal 172-3, dan di bawah entry social institution dan social organization.

[9] Perhatikan dua definisi berikut antara yang menggunakan social institution dengan yang menggunakan social organization. Objek yang dilihat sesungguhnya sama, namun menggunakan dua kata yang berbeda. Sumner memasukkan aspek struktur ke dalam pengertian kelembagaan: “An institution consist s of a concept (idea, notion, doctrine, interest) and structure. The structure is a framework, or apparatus, or perhaps only a number of functionaries set to-operate in prescribed ways at a certain conjuncture. The structure holds  the concepts and furnishes instrumentalis for bringing it into the world of facts and action in a way to serve the interaest of men in society” (W.G. Sumner. 1906 Folkways. Ginn and Co., Boston. Hal. 53-4. Dalam Soemardjan dan Soemardi, 1964. hal. 67. Juga dalam Mitchell, 1968. hal. 99). Sebaliknya Cooley  dalam buku Social Organization yang terbit tahun 1909, memasukkan objek mental dalam pembahasannya tentang grup primer. Ia menyatakan: “…. his view of social organization as the ‘diferentiated unity of mental or social life’….. mind and one’s conception of self are shaped through social interaction, and social organization is nothing more than the shared activities and understanding which social interaction requires” (Mitchell, 1968: 173).

[10] Casey mengikuti pemikiran Alain Touraine, yang memandang kehidupan masyarakat modern sebagai: “ ….. society conceived as rationally organized around a central system of institutional and behavioural regulation”. 

[11] Vicki D. Alexander dari University of Surrey yang membahas buku Victor Nee and Mary C. Brinton (editors). 1998. The New Institutionalism in Sociology. Russell Sage Foundation: New York. xx + 332 pp. http://www.socresonline.org.uk/3/4/alexander.html

[12] Scott merumuskan lembaga sebagai: “…are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated activities  and resources, provide stability and meaning to social life” (Scott, 2008: 48).

[13] Pilar kognitif dalam paham kelembagaan baru berakar dari pemikiran sosiologi pengetahuan yang dibangun oleh Mannheim serta Berger dan Luckman (1979).